Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Ketentuan Hukum Asuransi di Indonesia

hukum asuransi sudah tertuang dalam UU Asuransi No.40 tahun 2014 yang sebelumnya mengalami pergantian dari UU No.2 tahun 1992.

————

Tingginya kesadaran masyarakat terhadap jaminan perlindungan masa depan menyebabkan industri asuransi semakin berkembang. Meski begitu, tidak sedikit orang yang masih menganggap asuransi sebagai hal berisiko. Padahal, kegiatan ini sudah memiliki dasar hukum asuransi yang jelas.

Pemerintah telah mengatur keberadaan asuransi dengan payung hukum yang layak dan kokoh. Bahkan tertuang dalam undang-undang yang disahkan DPR dan Presiden. Lantas seperti apa UU Asuransi yang berlaku di Indonesia? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini.

Berbagai Hukum Asuransi

1.     Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal ini menjelaskan pengertian asuransi bahwa: “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat suatu peristiwa tidak menentu.”

Sebagai salah satu dasar landasan asuransi di Indonesia, pasal tersebut menjadi landasan hukum atas praktis asuransi yang berlaku di dalam negeri. Perusahaan asuransi harus menerapkan rangkaian prosedur perjanjian atau kesepakatan berdasarkan hukum yang ditetapkan.

2.     Undang-Undang Asuransi

Selain pasal yang tertera dalam KUHD, ada juga UU Asuransi yang mengatur tentang seluruh kegiatan perasuransian. UU ini menjelaskan tanggung jawab dan melindungi hak-hak nasabah. Sedangkan bagi perusahaan, UU asuransi memberikan batasan dan kepastian dalam bisnis.

Undang-Undang Asuransi lahir atas persetujuan badan legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia sebagai badan eksekutif. Kemudian disahkan dan dibentuk menjadi undang-undang di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari pembentukan UU Asuransi tersebut, di antaranya sebagai berikut:

  • Demi mewujudkan industri asuransi yang sehat, amanah, kompetitif, dan dapat diandalkan, maka perlu adanya peningkatan perlindungan untuk nasabah atau pemegang polis, tertanggung, dan atau peserta agar dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional.
  • Demi menciptakan industri asuransi yang sehat, perusahaan dapat menanggulangi risiko yang dialami pemegang polis dengan baik.
  • Demi menghadirkan industri asuransi yang berjalan atas dasar prinsip usaha yang sehat serta bertanggung jawab.

Landasan hukum asuransi di Indonesia termuat dalam UU Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perasuransian. Namun perlu Anda tahu, terdapat perubahan UU Asuransi yang berlaku saat ini menggantikan undang-undang yang lama. Berikut pembahasan keduanya.

3.     Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Lama)

UU Asuransi No.2 Tahun 1992 adalah undang-undang asuransi lama yang telah mengalami perubahan dan diganti dengan UU yang baru. Tertanggal pengesahan pada 11 Februari 1992 oleh Presiden Soeharto, dasar hukum asuransi ini membuat 13 bab, dengan ringkasan berikut ini:

  • Bab 1: membahas ketentuan umum
  • Bab 2: membahas Bidang Usaha Perasuransian
  • Bab 3: membahas Jenis Usaha Perasuransian
  • Bab 4: membahas Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Asuransi
  • Bab 5: membahas Penutupan Objek Asuransi
  • Bab 6: membahas Bentuk Hukum Usaha Asuransi
  • Bab 7: membahas Kepemilikan Perusahaan Asuransi
  • Bab 8: membahas Perizinan Usaha
  • Bab 9: membahas Pembinaan dan Pengawasan
  • Bab 10: membahas Kepailitan dan Likuiditas
  • Bab 11: membahas Ketentuan Pidana
  • Bab 12: membahas Ketentuan Peralihan
  • Bab 13: Ketentuan Penutup

Secara garis besar, pengertian asuransi menurut UU No.2 Tahun 1992 adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan perusahaan asuransi (penanggung). Pihak penanggung akan menerima premi asuransi untuk memberikan pertanggungan kepada tertanggung.

Undang-undang asuransi lama ini menggunakan asas spesialisasi usaha. Karena dalam praktiknya, usaha perasuransian adalah usaha yang perlu keahlian, keterampilan, dan teknik khusus. UU tersebut juga menegaskan adanya kebebasan bagi tertanggung dalam memilih produk asuransi.

4.     Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Asuransi Baru)

Setelah melewati revisi dan pergantian, hukum asuransi di Indonesia diatur dalam landasan hukum baru yaitu UU No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Pergantian terjadi karena perkembangan industri asuransi dan kondisi ekonomi bangsa yang terus berubah.

Adapun UU Asuransi baru ini tertuang dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam landasan hukum ini, asuransi dijelaskan sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian itu akan menjadi acuan bagi pemberian dan penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk tujuan berikut:

  • Memberikan penggantian kepada pemegang polis atas kerugian yang dialaminya, baik kerusakan yang timbul, biaya perbaikan, kehilangan keuntungan, maupun memberi perlindungan hukum yang diderita pihak tertanggung karena terjadinya peristiwa tidak menyenangkan.
  • Memberikan pembayaran berdasarkan acuan meninggal pihak tertanggung serta memberi pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam asuransi ini dijelaskan dua jenis program asuransi yaitu asuransi umum atau konvensional dan asuransi syariah. Terdiri dari 18 bab dan 92 pasal, berikut ringkasan pembahasan UU No.40 Tahun 2014 yang membedakannya dengan undang-undang lama:

  • Bab 1: membahas Ketentuan Umum
  • Bab 2: membahas Ruang Lingkup Usaha dan Perasuransian
  • Bab 3: membahas Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian
  • Bab 4: membahas Perizinan Usaha
  • Bab 5: membahas Penyelenggaraan Usaha
  • Bab 6: membahas Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama
  • Bab 7: membahas Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah dalam Negeri
  • Bab 8: membahas Program Asuransi Wajib
  • Bab 9: membahas Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan
  • Bab 10: membahas Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan
  • Bab 11: membahas Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta
  • Bab 12: membahas Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Asuransi
  • Bab 13: membahas Pengaturan dan Pengawasan
  • Bab 14: membahas Asosiasi Usaha Asuransi
  • Bab 15: membahas Sanksi Administratif
  • Bab 16: membahas Ketentuan Pidana
  • Bab 17: membahas Ketentuan Peralihan
  • Bab 18: Penutup

Tabel Perbedaan UU Asuransi Lama dan Baru

Pergantian UU No.2 Tahun 1992 menjadi UU No.40 Tahun 2014 merupakan bentuk penyesuaian hukum asuransi terhadap perkembangan industri perasuransian di Indonesia. Selain itu, bergantinya UU tersebut adalah hasil koreksi dan perlengkapan dari UU lama. Lalu apa perbedaan keduanya?

UU Asuransi LamaUU Asuransi Baru
Usaha konsultan aktuaria menjadi bidang usaha asuransi yang mendapatkan izin dari menteri.Konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian, melainkan profesi penyedia jasa perusahaan asuransi yang harus terdaftar di OJK.
Bentuk badan hukum terdiri atas: usaha perseroan (Persero), koperasi, dan Usaha Bersama (mutual).Bentuk badan hukum terdiri dari: perseroan terbatas (PT), koperasi, dan usaha bersama.
Perusahaan asuransi yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya. Dalam usaha kolektif, perusahaan asing bila menjadi perusahaan induk tidak akan diatur.Perusahaan asuransi yang didirikan oleh WNI atau badan hukum Indonesia harus menjadi milik WNI secara langsung maupun tidak langsung. Pihak asing menjadi perusahaan induk.
Tidak ada aturan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi.Terdapat aturan pencabutan izin usaha yaitu paling lama 30 hari sejak izin dicabut. Perusahaan asuransi dan reasuransi harus menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menetapkan pembubaran badan hukum.

Mengetahui hukum asuransi dapat membantu Anda lebih mudah memilih program asuransi. Payung hukum ini sudah menjelaskan kegiatan usaha asuransi apa saja yang beroperasi secara legal. Nasabah dan perusahaan asuransi pun dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan tepat.

Referensi

Pencarian Berdasarkan Kata Kunci

5 dasar hukum uu asuransi di indonesiaUndang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian)